Kabar Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Penghargaan ini diberikan dalam kategori Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) untuk kelompok Instansi Keberlanjutan.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, pada Selasa (8/10/2024), dan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Azwar Anas.
Penjabat Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro, menjelaskan bahwa penghargaan ini diterima berkat keberlanjutan inovasi GAYATRI (Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi) yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Mojokerto.
“Kita patut bangga dengan GAYATRI. Ini adalah contoh nyata pengembangan inovasi tanpa menambah aplikasi, bahkan sudah terintegrasi,” ungkap Ali Kuncoro.
Baca Juga: Pemkot Mojokerto Buka Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi, Yuk Ikutan!
Sejak diluncurkan pada tahun 2018, GAYATRI terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan di Kota Mojokerto. Inovasi ini juga terbukti mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
“Tahun 2024, GAYATRI akan menambah fitur baru untuk pemantauan balita stunting, imunisasi, dan TBC,” tambah Ali Kuncoro.
Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto berkomitmen untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini memerlukan sinergi antara perangkat daerah dan lintas sektor.
“Pemerintah Kota Mojokerto telah memiliki Mal Pelayanan Publik Gajah Mada yang menyediakan berbagai layanan, termasuk perizinan, kependudukan, perbankan, perpajakan, unit layanan paspor, dan yang terbaru, kantor bersama samsat. Dengan semua layanan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya merasa mudah, tetapi benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” harapnya.
Pemberian penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi dari KemenPAN RB, tetapi juga bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai implementasi pembinaan inovasi pelayanan publik di setiap instansi pemerintah.