Kabar Mojokerto - Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) digital pada September mendatang di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai langkah strategis mempercepat transformasi digital dalam program bantuan sosial.
Langkah ini sejalan dengan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang membuka jalan bagi penerapan teknologi artificial intelligence (AI) dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bansos.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci untuk menekan kesalahan sasaran penerima bansos.
"Transformasi ini bukan sekadar modernisasi, tapi sebuah upaya konkret untuk memastikan bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan," katanya usai Rapat Pleno Komite di Jakarta, Selasa (26/8).
Luhut juga memperkirakan bahwa digitalisasi ini mampu menghemat anggaran pemerintah hingga Rp500 triliun dari pengurangan penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Kalau data kita terintegrasi dengan baik, anggaran yang selama ini bocor bisa dialihkan ke program-program produktif lain," ujarnya.
Beberapa manfaat utama digitalisasi bansos yang disampaikan Luhut meliputi:
-
Penyaluran bantuan yang lebih akurat dan tepat sasaran
-
Penggunaan data terpadu dari Kementerian Sosial dan BPS untuk validasi penerima
-
Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bansos
-
Kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi hingga 0,3-0,4 persen
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, digitalisasi bansos merupakan jawaban atas arahan Presiden untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan.
"Sekitar 45% bansos yang ada saat ini tidak sampai kepada yang seharusnya. Sistem digital ini diharapkan dapat memangkas angka tersebut secara drastis," jelas Gus Ipul.