Kabar Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto tengah merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) terpadu di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong. Proyek ini membutuhkan lahan seluas 6 hektare, sementara saat ini baru tersedia 3,5 hektare. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemkab akan melakukan pembebasan lahan milik warga seluas 2,5 hektare.
Guna merealisasikan pengadaan lahan ini, anggaran senilai Rp 8,5 miliar disiapkan melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD) tahun 2025. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Iwan Bagus Pratama, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah menyetujui lokasi di Banyulegi sebagai titik pembangunan sekolah, namun syarat minimal lahan dari pusat adalah 6 hektare.
“Luas eksisting baru 3,5 hektare, sehingga kami perlu membebaskan tambahan 2,5 hektare dari warga sekitar. Kami intensif berkoordinasi dengan pemerintah desa agar proses pembebasan ini berjalan lancar,” jelas Iwan.
Baca Juga: Dibuka Juli 2025, Ini Persiapan Sekolah Rakyat Mojokerto dan Fasilitas Penunjangnya
Ia menambahkan, alokasi dana yang disiapkan tidak hanya untuk pembelian lahan, tetapi juga mencakup biaya operasional, penilaian oleh tim appraisal, serta administrasi pendukung lainnya. Pemerintah berharap masyarakat setempat dapat memberikan harga yang realistis demi kelancaran pembangunan.
Sekolah Rakyat ini nantinya akan menampung sekitar 1.000 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan konsep boarding school. Fasilitas yang direncanakan termasuk area olahraga dan sarana pendukung lainnya untuk mendukung pembelajaran yang optimal.
Sambil menunggu penyelesaian lahan dan pembangunan gedung utama, proses belajar mengajar untuk tahun ajaran 2025/2026 akan berlangsung di gedung Diklat B milik BKPSDM yang terletak di Kecamatan Gedeg. Gedung tersebut sedang dalam tahap renovasi oleh Kementerian PU agar siap digunakan sementara.
Sementara itu, seleksi tahap awal calon siswa juga telah dilaksanakan. Sebanyak 50 anak dari keluarga kurang mampu dinyatakan lolos dan akan masuk dalam dua rombongan belajar awal. Mereka terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 28 siswi perempuan, yang akan resmi tercatat melalui SK Bupati Mojokerto sebagai angkatan pertama Sekolah Rakyat.
“Pelaksanaan tahun ajaran baru ditargetkan dimulai Juli 2025. Namun, kami masih menunggu jadwal resmi dari pemerintah pusat karena program ini langsung di bawah koordinasi Kementerian Sosial,” tutur Iwan.
Baca Juga: Kabupaten Mojokerto Ajukan Empat Rombel untuk Jenjang SMP Sekolah Rakyat Tahun Ini
Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto, Iwan Abdillah, menambahkan bahwa pembiayaan pengadaan lahan akan dimasukkan dalam dokumen KUPA yang segera dibahas bersama DPRD. Ia optimistis rencana ini mendapat dukungan legislatif.
“Insyaallah minggu depan sudah masuk tahap pembahasan. Pak Bupati juga sudah menyetujui secara prinsip. Kami yakin DPRD akan menyambut baik, karena ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak miskin di Mojokerto,” ujarnya.