Pemerintahan Prabowo Raih 82,7% Kepuasan Publik, Kinerja Sosial Budaya Paling Tinggi

Photo Author
Fanda Yusnia, Kabar Mojokerto
- Selasa, 8 Juli 2025 | 08:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). (dok. Portal Resmi Kantor Staf Presiden)
Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). (dok. Portal Resmi Kantor Staf Presiden)

Kabar Mojokerto - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyampaikan bahwa hasil survei terbaru menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan survei yang dilakukan antara 25 Juni hingga awal Juli 2025, angka kepuasan publik mencapai 82,7 persen.

"Publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan persentase kepuasan mencapai 82,7%," ujar Budi Gunawan di Kompleks Parlemen, Senin (8/7/2025), melansir Bloomberg Technoz.

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa performa pemerintah di sejumlah sektor strategis juga mendapat respons positif. Di bidang sosial dan budaya, tingkat kepuasan tercatat sebesar 95,1%, sementara sektor keamanan berada di angka 83%, dan sektor politik mencapai 70,7%.

Baca Juga: Gibran Terancam Dimakzulkan? DPR Siap Rapat Bahas Usulan Forum Purnawirawan TNI, Ini Respons Fraksi-fraksi

Meski demikian, Budi mengakui masih ada tantangan yang perlu dibenahi, khususnya dalam sektor penegakan hukum dan ekonomi makro. Berdasarkan survei tersebut, hanya 67,8% responden yang merasa puas dengan penegakan hukum, dan kepuasan terhadap kinerja ekonomi makro bahkan sedikit lebih rendah, yakni di angka 67,4%.

“Data ini menjadi indikator bahwa upaya kolektif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan mulai menunjukkan hasil positif, terlihat dari meningkatnya kepercayaan publik,” jelas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.

Namun demikian, Budi juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi pemerintah, terutama dalam mengatasi maraknya disinformasi di ruang digital. Ia menegaskan perlunya strategi komunikasi yang kuat dan berbasis data untuk melawan hoaks serta menjaga legitimasi negara.

“Kami menilai penting untuk memperkuat narasi kebijakan secara terintegrasi, termasuk menyusun kontra-narasi yang efektif guna menangkal informasi yang menyesatkan,” pungkasnya.

Editor: Fanda Yusnia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Misi Besar Prabowo di Pidato Sidang Umum PBB

Senin, 22 September 2025 | 19:04 WIB

Intip Harta Kekayaan Qodari yang Kini Jadi Kepala KSP

Kamis, 18 September 2025 | 15:55 WIB

Ini Alasan Dibalik Rahayu Saraswati Mundur dari DPR RI

Kamis, 11 September 2025 | 17:50 WIB

Prabowo Sebut Ada Gejala Tindakan Makar dan Terorisme

Minggu, 31 Agustus 2025 | 17:02 WIB
X