KABAR MOJOKERTO - Industri Kecil Menengah (IKM) terus didorong perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Kali ini terobosan Pemkab dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui platform digital.
Pemkab Mojokerto baru-baru ini meluncurkan aplikasi yang dinamai dengan "Pengusaha Keren". Aplikasi ini ditujukan untuk membantu serta mendampingi IKM dalam mengembangkan peluangnya.
Kelebihan aplikasi "Pengusaha Keren", para pelaku IKM dapat berkonsultasi secara daring maupun tatap muka mengenai sektor industri dan pengurusan sertifikasi produk.
Hal ini diharapkan dapat menjaring pelaku IKM yang belum memiliki legalitas usaha. Hanya 27,91% Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Mojokerto yang mempunyai legalitas usaha.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah mengatakan, angka 27,91% berdasarakan data dari aplikasi Sinergi Smart. Alasan rendahnya pengurusan legalitas didasari beragam faktor.
Yang paling utama dan dominan adalah pelaku IKM belum paham cara mengurus legalitas usaha, manfaat legalitas usaha, serta terbatasanya pengetahuan dan sarana teknologi. Ini menjadi problem yang memang menjadi penyebab utama rendahnya pelaku IKM berlegalitas usaha.
Pemkab melalui aplikasi "Pengusaha Keren" berharap mampu memecahkan persoalan tersebut. Sehingga kedepannya banyak pelaku IKM yang lebih termotivasi untuk mengurus legalitas usahanya.
"Tanpa legalitas usaha, mereka tidak bisa mengurus izin edar, SNI, sertifikat halal, serta tidak bisa masuk E Katalog," katanya, Sabtu (9/12/2023).
Padahal, menurut Iwan, dengan adanya legalitas pelaku IKM akan mendapat perlindungan hukum, akses sumber daya dan pembiayaan, serta lebih dipercaya oleh mitra bisnis.
Aplikasi "Pengusaha Keren" berisi tiga fitur utama.
Pertama, pendampingan para pelaku IKM dalam mengurus izin usaha sektor industri sekaligus Nomor Induk Berusaha (NIB) sektor industri.
Kedua, melayani konsultasi sektor perindustrian.
Ketiga, untuk memfasilitasi para pelaku IKM dalam mengurus sertifikat produk dan mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sertifikasi produk meliputi sertifikat merek, sertifikat halal, izin edar berupa PIRT atau BPOM, serta SNI.
"Ini gratis semua, tanpa biaya. Juga kami bantu akses permodalannya melalui bank penyalur KUR. BNI mau kerja sama dengan kami dan serius membantu UMKM. KUR BNI saja Rp 500 miliar untuk Mojokerto, kan sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ke depan kami kembangkan ke bank-bank lain," terang Iwan.
Pasca dilaunching pada 22 November 2023 kemarin. Iwan menargetkan 500 IKM akan mengantongi legalitas udan dalam 1 bulan pertama.
"Kalau mereka tak punya NIB tidak bisa masuk katalog lokal. Padahal ada 40 persen (dari pengadaan barang dan jasa pemerintah) dialokasikan untuk produk UMKM. Angkanya puluhan miliar harusnya masuk ke mereka," paparnya.
Keunggulan aplikasi "Pengusaha Keren" adalah memiliki jaringan yang luas karena berkolaborasi dengan sejumlah dinas terkait di internal Pemkab Mojokerto dan instansi terkait lainnya. Di antarannya, DPMPTSP, Dinas PUPR, DLH, para camat dan kepala desa, KPP Pratama, Bank BNI, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya.
Lebih jauh lagi, pihaknya memiliki planning untuk berkolaborasi dengan KPP Pratama Mojokerto untuk mendampingi para pelaku IKM mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mengingat, NPWP menjadi syarat wajib dari BNI agar IKM bisa mendapatkan KUR di atas Rp 50 juta.
"Rata-rata pelaku IKM tak punya NPWP karena takut kena pajak. Padahal, hanya pelaku usaha yang omzetnya Rp 4,8 miliar yang kena pajak. Jadi mereka hanya wajib lapor SPT, nanti kami bantu terus," terangnya.
Tak hanya pengurus NPWP, melaluli aplikasi ini juga rencananya bakal ditambahkan fitur untuk mendampingi IKM dalam mengekspor produknya.
