TNI AD Rekrut 24 Ribu Prajurit untuk Kodam Strategis, Pemerintah Pastikan APBN 2025 Tetap Aman

Kabar Mojokerto - Rencana TNI AD merekrut 24 ribu prajurit tamtama tahun ini di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah. Namun, Istana dan Kementerian Pertahanan menegaskan jika langkah ini telah melalui kalkulasi mendalam dan dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menekankan efisiensi yang dilakukan bukan berarti mengurangi total belanja negara, melainkan mengalihkan anggaran dari program yang dinilai kurang prioritas ke program yang lebih strategis.

"Pasti semua sudah diperhitungkan," ujarnya, Selasa, (17/6/2025).

Prasetyo juga memastikan alokasi anggaran untuk lima Komando Daerah Militer (Kodam) yang akan menerima tambahan prajurit tidak akan mengganggu operasional kodam lainnya.

Baca Juga: Lapas Mojokerto Gandeng BLK Beri Pelatihan Kerja untuk Warga Binaan, Siapkan Mereka Mandiri Pasca Bebas

"Tidak akan berpengaruh ke kodam lain. Semuanya sudah dihitung. Tidak mungkin dijalankan kalau belum diperhitungkan dengan matang," tegasnya.

Menurut keterangan dari TNI AD, rekrutmen ini bukan hanya ditujukan untuk memperkuat kekuatan tempur, melainkan juga membentuk satuan baru bernama Batalyon Teritorial Pembangunan.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa para prajurit tamtama ini akan bertugas di sektor non-tempur seperti pertanian, kesehatan, peternakan, hingga bidang teknik dan konstruksi (zeni).

"Fokus utama mereka bukan di medan perang, tapi di lapangan pembangunan. Ini bagian dari pembinaan teritorial kami yang memang berinteraksi langsung dengan masyarakat," kata Wahyu dalam konferensi pers, Rabu, (4/6/2025).

Kementerian Pertahanan pun turut menjelaskan urgensi dari rencana ini. Brigadir Jenderal Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, selaku Kepala Biro Humas Kemhan, menegaskan bahwa langkah ini sah secara hukum dan relevan dengan tugas pokok TNI dalam pembangunan nasional.

Baca Juga: Emas Perhiasan Jadi Penyumbang Terbesar IFH Kabupaten Mojokerto

"Secara umum, tidak ada yang berbenturan karena kami punya pembinaan teritorial. Tujuannya adalah pembangunan," ujarnya pada Sabtu, (14/6/2025).

Namun demikian, kritik tetap bermunculan. Beberapa kalangan mempertanyakan urgensi penambahan personel dalam jumlah besar, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Komisi I DPR RI, yang menerima laporan rekrutmen ini, menyebut bahwa kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat lima kodam di wilayah strategis.