Pemkot Mojokerto Fasilitasi Sertifikasi TKDN 60 UMKM agar Tembus E-Katalog Pemerintah

Kabar Mojokerto - Sebanyak 60 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Mojokerto mengikuti fasilitasi sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang digelar selama dua hari, 28-29 Juli 2025.

Kegiatan yang dipusatkan di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Mojokerto untuk memperkuat posisi UMKM lokal di pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag), Pemkot menggandeng Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta untuk menghadirkan bimbingan teknis serta proses sertifikasi.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan jika sertifikasi TKDN adalah kunci bagi UMKM untuk dapat masuk ke dalam e-katalog, yang menjadi pintu akses utama pengadaan pemerintah.

Baca Juga: Pembangunan Jembatan Lebaksono Senilai Rp 9,6 Miliar di Mojokerto Ditarget Rampung Akhir Tahun

"Dengan TKDN, UMKM tidak hanya legal secara administratif, tapi juga siap bersaing di tengah kompetisi industri yang sangat ketat," ujar Ning Ita sapaan akrabnya, usai meninjau langsung kegiatan pada Selasa (29/7).

Ia menekankan tanpa TKDN, pelaku usaha sulit untuk menembus pasar pengadaan pemerintah, yang kini mensyaratkan legalitas dan komponen lokal sebagai bentuk komitmen terhadap industri dalam negeri.

Ning Ita, menyebut bahwa sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tetap relevan dan unggul.

Ia juga mengajak pelaku usaha untuk lebih sadar pentingnya legalitas, karena itu merupakan langkah awal untuk naik kelas dan memperluas pasar.

Baca Juga: Jembatan Bubak Mojokerto Dibangun Lagi, Warga Gondang Bisa Kembali Akses Tempat Wisata

Sejak tahun 2023 hingga 2024, sebanyak 249 pelaku UMKM telah menerima fasilitasi serupa dari pemerintah kota, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha kecil.

Tak hanya TKDN, Pemkot Mojokerto juga aktif memberikan dukungan dalam bentuk sertifikasi halal dan pendaftaran merek sebagai bagian dari penguatan ekosistem UMKM lokal.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir sebagai mitra strategis UMKM dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks.