“Tahun 2023 ada sekitar 20 KPM PKH yang kita bantu alat-alat buat kue kering. Alhamdulillah bulan puasa kemarin mereka sudah jalalan dan berjualan. Bisa menambah penghasilan bagi keluarga mereka,” terangnya.
Bupati Ikfina juga menyalurkan bansos berupa 50 kasur dan 50 ranjang ke Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo pads Bulan April 2024 lalu. Penyaluran ini menindaklanjuti permohanan bantuan dari LKS tersebut.
“Mereka membutuhkan bantuan kasur karena kita lihat disana kamarnya seperti penjara,”
Bupati Ikfina turut memperhatikan anak-anak asuh di 40 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan dan eks kusta. Bansos untuk LKSA ini berupa beras. Sementara, eks kusta di Dusun Sumberglagah, Desa Tanjung Kenongo, Kecamatan Pacet, diberikan paket sambako berisi beras, minyak, kecap, dan gula.
“Bantuan permakanan khusus untuk masyarakat eks kusta di Dusun Sumberglagah. Ada sekitar 180 KK (kartu keluarag). Setiap tahun saat Bulan Puasa Bupati selalu memberikan bantuan kesana,” kata Rizki.
Sedangkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), anggarannya berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). BLT DBHCHT ini menyasar 3 kelompok. Yakni, buruh pabrik rokok, petani tembakau, dan masyarakat lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.
Rizki menjelaskan, BLT DBHCHT diberikan kepada 3521 buruh pabrik rokok ber-KTP Kabupaten Mojokerto di wilayah Kabupaten Mojokerto. Penerimanya adalah mereka yang bekerja di bagian produksi maupun non produksi.
“Tahun 2023 kita menyasar buruk pabrik rokok baik di Mojokerto maupun luar Mojokerto. Antara lain Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Malangyang buruh pabrik warga Kabupaten Mojokerto. Namun, tahun ini khusus pabrik di wilayah Kabupaten Moojokerto saja karena keterbatasan anggaran,” terangnya.
Untuk buruh tani tembakau sebanyak 2729 orang yang tersebar di 5 kecamatan. Yakni, Kecamatan Jetis, Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, dan Jatirejo. Sedangkan, masyarakat lainnya yang ditetapkan Pemkab Mojokerto menerima BLT DBHCHT ialah penderita stunting, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), dan masyarakat miskin ekstream.
Masih kata Rizki, masing-masing menerima senilai Rp 300 ribu per bulannnya. Mereka akan menerima selama 3 bulan dengan total Rp 900 ribu. Dana disalurkan oleh PT Pos.
“Penyaluran oleh PT Pos dirapel 3 bulan sekali dikumpulkan di KantorKecamatan. Tidak boleh ada potongan dari siapapuan, oleh siapapun, dan alasan apapun. Untuk yang lansia atau yang sakit kita salurkan home visit (kujungan rumah),” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai bansos ini digelontorkan sebagai bukti pemerintah hadir untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat. Ia berharap, khusus bansos barang dapat meningkatkan taraf hidup penerimanya.
“Kita ingin masyarakat lebih sejahtera. Ini bukti pemerintah darrah peduli dan hadir bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, dari bantauan alat kue kering mereka sudah bisa memproduksi dan menjualnya saat Bulan Puasa. saat puasa. Sampai sekarang orderannya masih jalan. Kalau memamg mereka sudah mandiri mereka kita ajukan keluar dari program. Tapi semua butuh proses,” tutup Rizki.
