Kolaborasi Antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri di Mojokerto

Photo Author
Deni Lukmantara, Kabar Mojokerto
- Selasa, 18 Maret 2025 | 12:47 WIB
Bupati Mojokerto, Gus Barra, hadir dalam High Level Meeting TPID Jatim untuk bahas pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjelang Idul Fitri. (Deni Lukmantara)
Bupati Mojokerto, Gus Barra, hadir dalam High Level Meeting TPID Jatim untuk bahas pengendalian inflasi dan stabilitas harga menjelang Idul Fitri. (Deni Lukmantara)

Kabar MojokertoBupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin pagi (17/3/2025).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengendalikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang memimpin pertemuan tersebut, mengingatkan bahwa provinsi ini memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Jawa Timur, yang dikenal sebagai lumbung pangan Indonesia, berperan strategis dalam mengendalikan inflasi di tingkat nasional.

Baca Juga: Parsel Pecah Belah di Mojokerto Paling Diminati, Pesanan Tembus Luar Pulau

“Jawa Timur memiliki tanggung jawab besar dalam ketahanan pangan nasional. Inflasi di daerah ini menjadi barometer bagi pengendalian inflasi nasional. Oleh karena itu, kita berupaya keras untuk menjaga stabilitas harga melalui berbagai strategi yang sudah dirancang," ungkap Khofifah dalam sambutannya.

Selain Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur dan berbagai instansi terkait lainnya. Gubernur Khofifah memaparkan empat pilar utama dalam mengendalikan inflasi, yang dikenal dengan sebutan 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

Mencapai Target Inflasi 2,5%
Khofifah menambahkan, dengan target inflasi yang ditetapkan pada angka 2,5±1%, pemerintah daerah terus memantau dinamika harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dia menegaskan pentingnya sinergi antar instansi untuk mengatasi tantangan struktural yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Sementara itu, Deputi Kepala Bank Indonesia Jawa Timur, Muhammad Noor Nugroho, menyampaikan bahwa meskipun Jawa Timur mengalami deflasi kumulatif sebesar -1,13% pada Januari dan Februari 2025, hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku selama dua bulan terakhir. Diskon tersebut berkontribusi terhadap deflasi sebesar -1,88%. Noor mengingatkan agar langkah-langkah antisipatif tetap dilakukan mengingat kebijakan diskon listrik yang bersifat sementara.

Baca Juga: Sebelum Mudik, Simak Tarif Tol Surabaya-Mojokerto untuk Persiapkan Anggaran Anda

Peran Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, juga menyampaikan pandangannya terkait pengaruh harga pangan di Jawa Timur terhadap inflasi nasional. Menurut Erwin, harga komoditas pangan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini dapat mendorong produsen untuk menjual pasokan pangan mereka ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antarprovinsi sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan di dalam daerah.

“Sinergi dan inovasi TPID sangat diperlukan untuk menjaga inflasi tetap dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen akan memperkuat ekonomi kita dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Erwin.

Baca Juga: Kapolres Mojokerto Sidak Pasar Tanjung, Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

Langkah Proaktif untuk Menghadapi Hari Raya Idul Fitri
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, TPID Jawa Timur berencana untuk meningkatkan pengawasan harga bahan pokok dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah-langkah preventif seperti operasi pasar murah, optimalisasi cadangan pangan, serta efisiensi jalur distribusi akan diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali.

Dengan dilaksanakannya High Level Meeting TPID ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang berbasis data dan proaktif. Hal ini akan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga meskipun ada tantangan ekonomi yang dihadapi.

Editor: Fanda Yusnia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

IHSG Kembali Merosot, Istina Bilang Begini

Senin, 2 Februari 2026 | 11:13 WIB

Janda di Mojokerto Rela Jadi Badut Demi 3 Buah Hati

Kamis, 1 Januari 2026 | 17:18 WIB
X