KABAR MOJOKERTO - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mojokerto merampungkan proyek rehabilitasi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Proyek yang dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 ini progres pengerjaan telah mencapai 100 persen.
Terdapat 6 lembaga penerima bantuan DAK 2023 yang telah rampung tersebut, 3 SDN dan 3 PAUD. Yakni, TK Darul Ulum dengan nilai Rp 275 juta, TK Al-Mutazan Rp 40 juta dan TK Baitussalam Rp 40 juta. Dan lembaga tingkat Sekolah Dasar ada penerima, SDN Gading Rp 1,1 miliar , SDN Pandankrajan 2, Rp 1,3 miliar dan SDN Padangasri Rp 800 juta
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mojokerto, Lutfi Ariyono AP, S.Sos, melalui Kepala Bidang Sarana Prasarana (Sarpras) Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Adi Mahendarto mengaku sangat bersyukur, pelaksanaan proyek rehab enam lembaga di Mojokerto dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan progres telah 100 persen.
"Alhamdulilah rehabilitasi di enam lembaga sekolah tingkat PAUD dan SD telah rampung, harapan kami dengan tuntasnya kegiatan ini. Kami berharap kegiatan belajar mengajar barjalan dengan baik," kata Adi Mahendarto, pada Rabu (27/2023) di kantornya.
Adi juga menambahkan, Tuntasnya rehabilitasi prasarana dan sarana sekolah di Mojokerto yang didanai dari dana APBN melalui program dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan T.A 2023 ini agar dijaga dengan baik, dan kami mengupayakan usulan pada kegiatan DAK dengan bekerjasama pihak sekolah untuk selalu Up date data dapodik.
"Kami berharap untuk selalu menumbuhkan rasa memiliki, sehingga dapa menjaga keadaan prasarana dan sarana sekolah dengan baik," pesan Adi Mahendarto
Penyaluran Kegiatan DAK tersebut, mengacu Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2022 tentang juknis fisik tahun anggaran (TA) 2022, Permendikbudristek nomor 3 tahun 2022 tentang juknis DAK bidang pendidikan TA 2022, dan Peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola serta Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola.
