Bupati Hapus Tradisi Sembah Jongkok di Mojokerto

Kabar Mojokerto - Tradisi sembah jongkok dalam pemerintahan di Mojokerto pernah diwajibakan. Namun seiring berjalannya waktu dihapus pada masa pemerintahan Bupati Kromo Adinegoro.

Istilah sembah jongkok mengacu tata cara seorang bawahan yang menghadap pada atasan. Di mana, seorang bawahan harus berjalan jongkok sambil memberikan sembah, menangkupkan kedua tangang dihadapan sang atasan.

Tradisi sembah jongkok ini merupakan bagian dari tata cara pemerintahan feodal.

Menurut pemerhati sejarah Mojokerto, Ayuhanafiq, sembah jongkok tidak hanya dilakukan di lingkungan pemerintahan, tetapi juga diterapkan oleh rakyat yang bertemu dengan pejabat.

“Jika ada rakyat yang tidak melakukan sembah jongkok, maka dapat dianggap sebagai pembangkang yang bisa dijatuhi hukuman,” kata Yuhan dalam sebuah artikelnya.

Baca Juga: Sejarah Tradisi Pacu Jalur yang Kini Viral di Dunia Berkat Aksi Joget Bocil

Yuhan menjelaskan, tradisi sembah jongkok tentu tidak dilakukan oleh pejabat Belanda/Eropa pada atasannya. Kendati begitu, seorang pribumi tetap melakukan sembah jongkok pada pejabat Eropa yang pangkatnya lebih tinggi.