PPATK Temukan 500 Ribu Penerima Bansos Gunakan untuk Judi Online, Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas

Ia memastikan penelusuran lebih lanjut akan terus dilakukan terhadap penerima bansos yang terindikasi menyalahgunakan bantuan.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut temuan tersebut baru berasal dari satu bank, sehingga kemungkinan angka sebenarnya bisa lebih besar. Lebih mengkhawatirkan, kata Ivan, selain judi online, ada juga penerima bansos yang NIK-nya terhubung dengan kasus korupsi dan pendanaan terorisme.

"Lebih dari 100 NIK penerima bansos terindikasi terlibat dalam pendanaan terorisme," ungkap Ivan saat rapat dengan Komisi III DPR pada Kamis (10/7/2025).

Gus Ipul juga mengungkap bahwa ada rekening penerima bansos dengan saldo mencurigakan di atas Rp1 juta hingga Rp2 juta yang sedang ditelusuri lebih lanjut.

"Kami menduga bansos seharusnya segera digunakan, jadi kalau ada saldo besar, patut dicurigai dan perlu edukasi," ujarnya.

Baca Juga: Kapolres Mojokerto Kota Berganti, AKBP Herdiawan Ambil Alih Setelah AKBP Daniel

Kementerian Sosial akan melakukan groundchecking bersama BPS untuk memverifikasi langsung data temuan ini ke lapangan. Gus Ipul mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi penggunaan bansos dengan melapor melalui jalur resmi seperti RT/RW, aplikasi, atau call center Kemensos.

Hingga saat ini, lebih dari 500 ribu laporan masyarakat telah diterima, lengkap dengan identitas dan dokumentasi, untuk mengevaluasi penerima bansos. Selain itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan dimintai pertanggungjawaban jika penerima yang mereka dampingi terlibat dalam penyalahgunaan.

"Pendamping PKH harus ikut bertanggung jawab, dan bisa dievaluasi kontrak kerjanya jika terbukti lalai," tegas Gus Ipul.

Sebagai langkah awal, evaluasi ini akan dijadikan bahan penyaluran bansos triwulan III tahun 2025 agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan lagi.