67 Desa di Mojokerto Bakal Digerojok Bantuan Keuangan Rp 32,12 Miliar

Kabar Mojokerto- 67 Desa di Kabupaten Mojokerto bakal digerojok Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai Rp 32,12 miliar. Bantuan ini diperuntukkan pembangunan Infrastruktur desa.

Sebelum dana tersebut dikucurkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pembangunan Tahun Anggaran 2025 di Hotel Aston, Selasa (24/6) pagi.

Rakor ini dibuka oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian. Diikuti Kepala Desa, Sekretaris Desa, PPKD, dan Kasi Pembangunan se-Kabupaten Mojokerto.

Mereka dibekali materi dari sejumlah instansi seperti DPMD, Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, serta Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

Materi yang disampaikan meliputi perencanaan keuangan melalui Siskeudes, manajemen pengadaan barang/jasa, pengelolaan proyek konstruksi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Dalam kesempatan ini, Rizal menekankan pentingnya pengelolaan BK Desa tersebut secara transparan.

“BK Desa ini amanah dan tanggung jawab bersama untuk membangun infrastruktur desa. Harus dikelola secara transparan, tertib administrasi, sesuai aturan dan tepat sasaran,” katanya.

Baca Juga: Ratusan Tukang Becak dan Kelompok Rentan di Kota Mojokerto Digerojok Bansos Jelang Lebaran

Penguasaan teknis perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan yang akuntabel, kualitas pembangunan serta pelaporan yang tepat waktu tak luput dari perhatiannya.

“Mari kelola dana ini dengan integritas dan semangat gotong royong,” tandas Rizal.

untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Rizal menegaskan, Pemkab Mojokerto akan terus melakukan pembinaan dan monitoring.

“Saya minta seluruh peserta serius mengikuti kegiatan ini dan aktif dalam sesi diskusi,” pesan Mas Wabup Rizal untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang efektif di lapangan.
Baca Juga: Anggaran Rp 3,5 Miliar Digelontorkan Pemkab Mojokerto untuk Rehabilitasi Dua Kantor OPD

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nurul Istiqomah menyampaikan, rakor ini merupakan tahapan awal yang penting bagi pelaksanaan BK Desa agar berjalan secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh perangkat desa terkait pelaksanaan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,” ujar Nurul.