peristiwa

Demo Aliansi Madura Indonesia Desak Penutupan Pabrik Baja di Mojokerto, Tuding Penggelapan Pajak dan PHK Sepihak Tanpa Pesangon

Rabu, 19 Februari 2025 | 19:01 WIB
Suara perjuangan menggema di depan pabrik baja, Aliansi Madura Indonesia tuntut keadilan atas penggelapan pajak dan PHK sepihak tanpa pesangon. (M Lutfi Hermansyah)

Baihaki juga menjelaskan bahwa pabrik baja tersebut awalnya beroperasi di Sidoarjo dan kemudian dijual kepada perusahaan pakan pada tahun 2022, sebelum akhirnya berganti nama menjadi CV Anugerah Baja Inti yang beroperasi di Mojokerto.

“Kami telusuri, perusahaan ini sebelumnya beroperasi di Sidoarjo dan kini pindah ke Mojokerto dengan status baru sebagai CV,” ujarnya.

Dari hasil penelusuran, Baihaki menemukan indikasi CV Anugerah Baja Inti beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang menyebabkan dugaan pencemaran lingkungan, mengingat tidak adanya fasilitas pengolahan limbah.

Baca Juga: Maling Sepeda Motor Trekam CCTV, Warkop Tribuana Mojokerto Jadi Sasaran

“Jika dilihat, cerobong asap pabrik ini tingginya tidak sesuai ketentuan. Menurut aturan, cerobong asap harus dua kali lebih tinggi dari bangunan,” tambah Baihaki.

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait jenis zat yang terkandung dalam asap, apakah sudah ada kajian dari DLH terkait hal ini, serta penggunaan bahan bakar yang digunakan, seperti batu bara atau solar industri.

Sayangnya, perwakilan dari pabrik tidak menemui massa aksi, sehingga mereka melanjutkan aksi ke Pemkab Mojokerto.

Di Pemkab Mojokerto, perwakilan pendemo diterima untuk berdialog dengan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budhi Sulistya, di ruang rapat Pemkab.

Baca Juga: Angka Pernikahan Dini di Mojokerto Menurun, Faktor Pergaulan Bebas Masih Mendominasi

Dalam kesempatan itu, Baihaki menyampaikan dugaan penggelapan pajak perusahaan yang dapat berdampak pada kebocoran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Mojokerto.

“Kami mengadukan nasib korban PHK tanpa pesangon, serta dugaan penggelapan pajak yang kami harap mendapat perhatian dari pemerintah daerah, karena ini bisa berdampak pada kebocoran PAD,” ujar Baihaki.

Nugroho Budhi Sulistya menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para demonstran sesuai dengan kewenangan yang ada.

“Seluruh informasi yang disampaikan dalam forum audensi akan menjadi catatan kami dan akan ditindaklanjuti,” kata Nugroho.

Baca Juga: Operasi Keselamatan Semeru 2025 Satlantas Mojokerto Bagi Helm dan Camilan, Edukasi Pengendara Agar Patuh Lalu Lintas

Nugroho yang juga menjabat sebagai Plt Kadis Kominfo Kabupaten Mojokerto ini mengungkapkan bahwa dirinya menerima perwakilan pendemo karena pejabat lainnya sedang berada di Jakarta untuk persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Halaman:

Tags

Terkini