Kabar Mojokerto - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menyiapkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk penanganan darurat kebencanaan. Dana tersebut berasal dari anggaran biaya tidak terduga (BTT).

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengatakan anggaran BTT bencana untuk tahun anggaran 2024 dapat digunakan setelah Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, menandatangani surat keputusan (SK) status tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

"Sudah kita proses sejak kemarin (BTT Bencana), saat ini sudah di meja asisten untuk segera diserahkan ke meja Bupati Mojokerto, sehingga dapat segera dilakukan penandatanganan untuk dieksekusi," kata Teguh Gunarko saat meninjau banjir di Tempuran, Rabu (11/12/2024) sore.

Baca Juga: Realisasi PAD Pemkab Mojokerto 2024 Meroket

Melalui anggaran sebesar Rp 3 miliar tersebut, penanganan bencana difokuskan untuk menjamin kebutuhan warga terdampak hingga pengadaan material secara darurat, terutama bagi warga terdampak banjir.

"Karena pemanfaatan BTT bencana juga harus melalui tinjauan dari Inspektorat, prosesnya akan cepat. Insya Allah, tidak ada masalah dalam penggunaan BTT. Memang untuk penanganan kedaruratan, saat ini masih ada sisa anggaran sebesar Rp 3 miliar," ungkap Teguh Gunarko.

Belanja untuk berbagai kebutuhan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak bencana, BTT ini juga bisa dimanfaatkan untuk belanja material kegawatdaruratan yang diperlukan.

Baca Juga: Bupati Mojokerto Serahkan 108 Penghargaan Pelestari Lingkungan Hidup

Seperti halnya bronjong hingga dapur umum yang tengah dibuka Pemda di dua lokasi berbeda, yaitu di Desa Salen, Kecamatan Bangsal, dan Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko.

"Hasil rapat (BTT Bencana) mencakup keperluan kebutuhan pokok, logistik dapur umum, material bambu, dan lainnya. Jika memang tidak ada pagu anggaran yang dibutuhkan secepatnya, maka dapat dimasukkan dalam pengadaan BTT," pungkasnya.