Fakta Unik Raden Soetimbul, Wali Kota Mojokerto dengan Masa Jabatan Tersingkat

Kabar Mojokerto - Raden Soetimbul Kertowisastro tercatat dalam sejarah sebagai wali kota Mojokerto dengan masa jabatan tersingkat, hanya tiga bulan.

Ia resmi diangkat menjadi Wali Kota Mojokerto pada 1 Mei 1954, menggantikan R. Soedarsono Poespowardojo.

Namun pada 1 Juli 1954, Soetimbul harus meninggalkan jabatannya karena dipindahtugaskan ke Kota Pasuruan dengan posisi yang sama.

Kursi wali kota Mojokerto yang ia tinggalkan kemudian diisi oleh R. Arsid Kromohadisoerjo, mantan Ketua DPRD Sementara Mojokerto. Menurut sejarawan lokal Ayuhanafiq, atau akrab disapa Yuhan, meskipun singkat, kiprah Soetimbul tidak bisa dianggap sepele.

"Hanya tiga bulan menjabat, tapi pengaruhnya terasa lama karena dia sosok penting di balik mesin politik lokal," ujar Yuhan.

Baca Juga: Candi Kendalisodo: Peninggalan Berundak di Lereng Gunung Penanggungan Mojokerto

Sebelum menjadi wali kota, Soetimbul telah dikenal luas sebagai ketua PNI Mojokerto sejak Februari 1950.

Dalam struktur PNI Mojokerto, ia dibantu oleh tokoh-tokoh penting seperti Djoemadi Moespan, Banoe Oemar, dan Mr. Trimaningprodjo.

Sutimbul menjabat ketua PNI saat masih menjadi Wedono Mojokerto, sebuah jabatan administratif penting saat itu.

Menurut Yuhan, peran Soetimbul di PNI menegaskan bahwa dirinya lebih dari sekadar pejabat administratif, melainkan tokoh politik strategis.

"Ia menggabungkan karier birokrasi dan politik dengan luwes, sesuatu yang jarang dilakukan pejabat era itu," kata Yuhan.

Soetimbul lahir di Blitar pada 10 Maret 1911 dan lulus dari MOSVIA Probolinggo, sekolah elite bagi calon ambtenaar pribumi, pada 1934. Kariernya melesat cepat, dari mantri polisi hingga camat, ia menjabat di berbagai wilayah seperti Papar, Gedangan, dan Taman.

Baca Juga: Bukan Sunrise, Ternyata Ini Mall Pertama di Mojokerto yang Punya Eskalator dan Bioskop

Selama masa pendudukan Jepang dan revolusi, ia tetap aktif dalam pemerintahan lokal, menunjukkan dedikasi pada negara. Saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, ia kembali bertugas di Mojokerto sebagai Wedono, lalu naik menjadi wali kota.