Kejaksaan Temukan Indikasi Korupsi Dana Hibah KONI Mojokerto 2022-2023

Baca Juga: Kata PA Mojokerto Soal Istri Siri Ajukan Isbat Nikah Pakai Dokumen Diduga Palsu

Rizky menjelaskan, penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah KONI masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga ia beluk bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai indikasi yang dimaksud.

"Kami masih dalam tahap penyelidikan. Setelah selesai memeriksa pihak-pihak terkait, baru kami akan mengungkapkan status kasus ini," tegasnya.

Penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI Kabupaten Mojokerto ini berjalan sejak Juli 2024. Total dana yang ditilap diduga mencapai Rp 10 miliar.

Hingga saat ini, penyidik Kejari Kabupaten Mojokerto telah memeriksa 15 pengurus KONI. Namun, Ketua KONI Kabupaten Mojokerto Suher Didieanto belum dimintai keterangan sebagai saksi. 

"Ada 15 orang yang sudah diperiksa, tetapi Ketua KONI belum," jelas Rizky.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pegawai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Mojokerto, mengingat dana hibah tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan disalurkan melalui Disbudporapar.

"Semua pegawai Disbudporapar sudah diperiksa, termasuk Kadisbudporapar," katanya.

Dana hibah KONI Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2022-2023 diduga digunakan tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pada tahun 2022, KONI menerima anggaran sebesar Rp 5 miliar, dan pada tahun 2023 juga sebesar Rp 5 miliar.

"Dana untuk kegiatan KONI tahun 2022, sementara tahun 2023 digunakan untuk persiapan Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) dan pembinaan atlet," ungkapnya.

Baca Juga: Nampak Elit, Bawa Mobil Ternyata Komplotan Maling Sepeda Motor di Mojokerto