Kabar Mojokerto- Bupati Mojokerto Muhammad Albarra mendorong sinergi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperketat pengawasan celah korupsi.
Hal itu disampaikan Bupati Al Barra disampaikan dalam forum sosialiasasi perjanjian kerjasama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang diselenggarakan Inspektorat di Ruang Satya Bina Karya (SBK) Pemkab Mojokerto, Rabu (13/8-2025) siang.
Baca Juga: Tersangka Kasus Korupsi Dana Kapitasi 27 Puskesmas Senilai Rp 5 Miliar di Mojokerto Segara Diadili
Pria yang akrab disapa Gus Barra itu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pemberantasan korupsi.
“APIP berperan mendeteksi dan membina sejak dini. Sedangkan APH memberikan efek jera dan kepastian hukum. Bila keduanya bersinergi, akan tercipta ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia juga mengajak perangkat daerah untuk membuka diri terhadap pengawasan, membangun budaya anti-korupsi serta mengelola pengaduan masyarakat sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman.
“Pengaduan harus ditindaklanjuti secara profesional, berkeadilan, dan proporsional. APIP dan APH adalah wadah klarifikasi dan penegakan hukum yang bekerja sama untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang,” tambahnya.
Baca Juga: Kejari Mojokerto Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Wisata Kapal Majapahit
Artikel Terkait
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI di Mojokerto Naik Penyidikan, Segera Ada Tersangka
Sempat Sakit dan Mangkir, Sekdis PUPR Mojokerto Ditahan Terkait Korupsi Kapal Majapahit
Pengembalian Kerugian Negara Kasus Korupsi Kapal Majapahit di Kota Mojokerto Nihil
Babak Baru Kasus Korupsi Kapal Majapahit di Kota Mojokerto, 1 Tersangka Ajukan Justice Collaborator