5 Strategi Bupati Mojokerto Sukses Raup Insentif Fiskal Kategori PDN Rp 7,2 M

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memberikan pemaparan terkait dengan penggunaan E-Katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa. (Dok. Diskominfo Kabupaten Mojokerto )

Baca Juga: Bonus Rp 6 M untuk Pemkab Mojokerto yang Sukses Turunkan Stunting Jadi 2,33%

Pihaknya memantau dan mengevaluasi proses input RUP yang dideadline tuntas seluruhnya 31 Januari 2024. Tentunya input RUP dikerjakan setelah penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Setelah 31 Januari RUP kami tutup sehingga tak bisa lagi belanja manual dan mengubah-ubah RUP. Pak Sekda membuat kebijakan perangkat daerah yang input RUP belum 100%, TPP (tambahan penghasilan pegawai) semua pegawainya ditangguhkan. Perangkat daerah mau tidak mau taat," ungkapnya.

Strategi kedua, lanjut Yuni, pihaknya menggelar lelang dini terhadap proyek-proyek strategis Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Caranya, perencanaan teknis (DED) proyek strategis dianggarkan di PAPBD tahun 2023. Sehingga 10 proyek strategis tahun ini sukses dilelang pada awal Desember tahun lalu. Dilanjutkan dengan 2 gelombang tender, yakni Januari-Februari 2024, serta Maret-April 2024.

"Ada 10 proyek besar yang sukses tender dan e purchasing dini, proyek di Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan RSUD Soekandar. Ketinggalan tender pada Maret-April, kami tidak akan proses lelangnya. Ibu Bupati selalu mendukung. Beliau memimpin rapat evaluasi pada April, waktu itu PDN kami masih sekitar 40%," cetusnya.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati memimpin rapat monitoring dan evaluasi transaksi PDN dan UMK dalam rangka fiskal tahun 2024, (Dok. Diskominfo Kabupaten Mojokerto )

Baca Juga: Pemkot Mojokerto Diguyur Insentif Fiskal Rp18,7 Miliar

Tidak hanya itu, kata Yuni, Bupati Ikfina juga menerapkan strategi ketiga. Yaitu Bagian PBJ rutin setiap bulan mengumpulkan para operator dari semua OPD. Pihaknya memberikan pendampingan kepada mereka saat menginput transaksi PBJ ke aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terkoneksi ke aplikasi Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Strategi berikutnya adalah mencatat secara rinci semua PBJ bernilai kecil. Sebagai contoh pengadaan materai Rp 100.000 dan pengadaan konsumsi rapat. Sedangkan strategi kelima adalah pengawasan langsung Bupati Ikfina terhadap para operator di semua OPD Pemkab Mojokerto.